Umat Kristen Indonesia dan Pancasila - A.A. Yewangoe

Umat Kristen Indonesia dan Pancasila
- Penulis : A.A Yewangoe
- Penerbit : BPK Gunung Mulia

Bicara Pancasila bisa muncul beragam pendapat. Bahkan ada diskusi dengan topik Pancasila: Antara Ada dan Tiada. Sebuah hasil survei memperlihatkan bahwa sejak runtuhnya rezim Orde Baru, Pancasila dan nilai-nilainya cenderung dilupakan. Kegagalan Orde Baru diidentikkan dengan kegagalan Pancasila.

Sementara itu, generasi baru, generasi milenial yang tidak atau jarang diperkenalkan dengan Pancasila, akhirnya tidak tahu atau setidak-tidaknya hanya memiliki sedikit pemahaman mengenai ideologi bangsa dan negara ini sehingga tercipatalah semacam kekosongan ideologis (tuna Pancasila).

Kekosongan ideologi ini kemudian dimanfaatkan beberapa orang atau kelompok dengan membawa ideologi-ideologi yang tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, bahkan ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan dasar lain. Hal ini tentu berbahaya bagi eksistensi dan keberlangsungan bangsa Indonesia.

Belakangan juga muncul jargon: “Saya Pancasila” dan ”Kita Pancasila”. Masalahnya, Pancasila manakah yang dimaksudkan? Pertanyaan ini perlu diajukan sebab banyak juga orang berbicara tentang Pancasila, tetapi dengan tafsiran atas dasar bingkai (frame) yang diciptakannya sendiri.

Misalnya, ada yang mendorong agar Pancasila dipahami sebagai tauhid dengan menitikberatkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun usul seperti itu tidak dilarang, hal itu jelas bertolak dari pemahaman agama tertentu. Selain itu, tafsir tersebut juga patut dikritisi, apakah sudah sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan sebagaimana dipahami dan dihayati oleh para pendiri bangsa?

Pancasila pada dasarnya tidak disusun oleh hanya satu golongan saja, melainkan bersama-sama dengan berbagai golongan yang berisikan orang-orang dengan latar belakang suku, daerah, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah ideologi yang hanya diperuntukkan atau boleh dimiliki oleh satu golongan yang terbanyak (mayoritas), tetapi haruslah dengan bebas dimiliki dan diakui oleh semua masyarakat yang hidup di Negara Indonesia ini.